Anggota DPD Republik Indonesia, Agustin Teras Narang. (FOTO TRANS HAPAKAT)

TRANS HAPAKAT – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (25/9/2023) meminta pada pemerintah pusat agar  program food estate di Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan tidak terhenti dan meninggalkan masalah lingkungan.

Dikatakan Teras Narang, program food estate di Kalimantan Tengah harus tetap dilanjutkan, meski dengan evaluasi menyeluruh hingga program ini berhasil dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tiga kabupaten tanpa meninggalkan aspek ekologis.

Menurutnya, program food estate baik yang dikelola oleh Kementerian Pertanian yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, maupun yang dikelola Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas tetap dilanjutkan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi ancaman krisis pangan.

Teras Narang menyebut apa yang ditemukan di daerah, bahwa program food estate untuk wilayah Pulang Pisau dan Kapuas yang dikelola Kementerian Pertanian telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kendati masih ada yang perlu di evalusi, seperti tidak memaksakan petani menanam  padi tiga kali dalam setahun dikarenakan letak geografis yang tidak sama dengan daerah lain.

Lanjut dikatakanya, optimalisasi lewat intensifikasi  harus lebih dimaksimalkan, sejalan dengan penguatan jaringan irigasi baik primer, skunder, tersier, serta jaringan kuarter dengan didukung tata kelola mikro yang baik. Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya harus didukung program hilirisasi berikutnya sehingga produk pertanian khususnya komuditas padi bisa meningkat.

Menangapi food estate di bawah pengelolaan Kementrian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas,  Ia menjelaskan bila hasil evaluasi ternyata lahan tersebut dinilai tidak dapat dipergunakan maka Surat Keputusan dari Kementrian LHK untuk segera di cabut, dan soal rehabilitasi dan revitalisasi lahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Mengenai masalah ketersediaan pupuk yang menjadi masalah klasik di masyarakat petani, Ia menyampaikan jika keterseidaan pupuk bersubsidi oleh pemerintah mengalami kendala, serahkan saja kepada pihak swasta. Namun harus mengacu pada regulasi, seperti pembatasan harga eceran tertinggi (HET) dan pupuk harus jelas kualitasnya sehingga masyarakat petani tidak terombang-ambing dengan masalah ketersediaan pupuk tersebut.

Dirinya mengatakan, program food estate di Kalimantan Tengah yang berada di tiga Kabupaten, jangan sampai kemudian dianggap gagal dari satu pengelolaan saja. Hal ini akan jadi preseden buruk terhadap program food estate lainnya yang masih layak diteruskan dan dibutuhkan untuk masa depan.

Teras Narang mengajak semua pihak untuk melihat dengan jernih kondisi food estate khususnya di Kabupaten Gunung Mas. Berharap pemerintah pusat bisa menjelaskan dengan baik dan transparan kondisi program food estate yang dinyatakan berhasil, dan tidak berhasil

Ditambahkanya pemerintah pusat mesti fokus pada tujuan awal program food estate di bangun, antaralain adalah sebagai antisipasi krisis pangan sekaligus langkah menuju ketahanan dan kedaulatan pangan. Program food estate dinilainya dapat menjawab tantangan dan kebutuhan pangan secara nasional. (Penulis: HERI WIDODO/ Editor: DUDENK)