TRANS HAPAKAT – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Zahrotul Mufidah (8/1/2024) mengungkapkan kurangnya efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena belum memiliki media center atau juga group WhatsApp dalam pengawasan Pemilu ini.
Menurut Zahrotul Mufidah, keberadaan media center sangat penting dalam mendorong kelangsungan proses pesta demokrasi. Selain itu agar tidak terjadi miss komunikasi atau kesalahpahaman penyampaian informasi yang semestinya bisa diterima publik lebih cepat.
Zahrotul Mufidah mengatakan bahwa Bawaslu kabupaten setempat juga ingin bisa saling bersinergi dengan rekan media agar lebih memudahkan mendapatkan akses data-data informasi. Seperti saat terjadinya pelanggaran selama proses berlangsungnya kampanye dari setiap masing-masing calon legislatif.
Dirinya mengakui, sempat terjadinya miss komunikasi terhadap sejumlah media saat dikonfirmasi mengenai kinerja Panwascam yang diduga lalai dan lepas dari kode etik saat menjalani tugasnya di lapangan. Semestinya setiap anggota yang bertugas saat ini harus bisa lebih independen dan profesional terutama dalam menerapkan etika dan kode etik.
Sebagai tindak lanjutnya, tambah Zahrotul Mufidah, Banwaslu setempat telah memanggil Panwascam untuk mendapatkan evaluasi. Berkaca dari persoalan ini kedepan, sebagai badan yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu ini lebih terbuka lagi.
Zahrotul Mufidah menegaskan, setiap anggota yang tergabung di Panwascam juga harus bisa menjaga marwah Banwaslu dan tetap menjalankan tugas sesuai fungsinya. Apabila menemukan pelanggaran di lapangan bisa diselesaikan dengan tindakan persuasif agar pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pulang Pisau ini bisa berjalan lancar dan aman.
Terkait beberapa pelanggaran selama pelaksanaan kampanye, Banwaslu setempat juga menemukan baliho yang melanggar aturan, namun semuanya masih bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan sebuah teguran saja. Zahrotul Mufidah juga berharap, kedepannya media center Banwaslu di kabupaten setempat bisa dibuat sehingga tercipta transparansi dalam pelayanan dan penyampaian informasi. (Penulis: ARIEF SUSENO/ Editor: DUDENK)
