TRANS HAPAKAT – Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang (18/4/2022) memastikan setelah lebaran dilaksanakan rotasi atau rolling pejabat di lingkungan pemerintah setempat.
Pudjirustaty juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah merasa capek pada tempat bertugas, jenuh, dan bosan, silahkan lapor kepada dirinya, biar ada peremajaan kembali.
Usai memimpin rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) pelaksanaan rencana pembangunan triwulan pertama di Aula Bappedalitbang, kepada wartawan dirinya mengungkapkan rotasi pejabat ini dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, dilaksanakan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah pimpinan OPD yang masih kosong dan dijabat sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Pudjirustaty menegaskan, sudah sering kali dirinya mendorong para pimpinan OPD untuk bisa mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah setempat dengan menunjukan melalui prestasi kerja. Menurutnya, pimpinan OPD saat ini banyak pejabat lama yang seharusnya bisa menyadari bahwa pencapaian target sesuatu hal yang penting dalam memenuhi visi dan misi.
Ia menilai masih ada pimpinan OPD yang tidak memperhatikan serta memenuhi target penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan, dan seharusnya menjadi pekerjaan rutin setiap tahun. Apa yang dilakukan OPD hanya begitu-begitu saja dan tidak berubah-ubah, padahal masalah penyerapan anggaran ini bukan kali ini saja, tetapi dilalui OPD setiap tahun.
Dikatakan Pudjirustaty, yang perlu menjadi perhatian bagi OPD adalah penyerapan anggaran. Realisasi keuangan pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan triwulan I per 31 maret 2021 hanya sebesar Rp.80.078.003.206,- atau sebesar 7,62 persen, jauh dari target serapan anggaran yang telah disepakati dan ditetapkan minimal adalah 20 persen.
Menurut Pudjirustaty, realisasi keuangan merupakan alat ukur capaian indikator kinerja daerah, juga untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pemerintah setempat.
Isu rotasi pejabat ini sebelumnya sudah jauh berkembang mulai awal tahun lalu. Adanya sejumlah OPD yang sering tidak mencapai target dari agenda pemerintah yang hanya bersifat rutin, ditambah kurangnya inovasi dari OPD dalam setiap program kepada masyarakat disebut-sebut menjadi pemicu untuk dilakukan rotasi pejabat. (Penulis/Editor: DUDENK)
