HAPAKAT – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Edvin Mandala meminta kepada pemerintah daerah agar dalam pemberian nama-nama fasilitas publik berkoordinasi dengan para tokoh adat setempat sehingga pemberian nama terhadap hasil pembangunan tidak terkesan asal-asalan.
Edvin Mandala belum lama ini mengkritisi, beberapa fasilitas publik yang dibangun dalam pemberian nama kurang koordinasi dengan para tokoh-tokoh yang dianggap benar-benar memahami filosofi budaya di daerah setempat.
Menurutnya jika para konsultan yang melakukan pengerjaan bisa melakukan koordinasi dengan tokoh adat, akan lebih baik sehingga dapat mengurangi kritikan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan.
Edwin Mandala mengungkapkan, salah satu contohnya adalah pemberian nama jembatan yang baru saja rampung pengerjaannya, yakni Jembatan Cukai Bereng Kalingu yang menuai berbagai komentar masyarakat. Seharusnya dapat diberi nama Jembatan Cukai atau Jembatan Bereng Kalingu atau Jembatan Tumbang Anjir sehingga sesuai dengan bahasa-bahasa Dayak yang ada di daerah ini.
Selain Jembatan Cukai, Edvin Mandala juga mengkritiki pemberian nama beberapa fasilitas publik lainnya, seperti GPU Handep Hapakat dan Lapangan Handep Hapakat. Dirinya juga meminta pemberian nama fasilitas maupun hasil pembangunan lainnya agar dapat melakukan koordinasi dengan para tokoh adat. (HPK-05AYU)
