Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau, Usis I Sangkai. (FOTO TRANS HAPAKAT)

TRANS HAPAKAT – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulang Pisau Usis I Sangkai (6/9/2021) mengingatkan pihaknya tidak segan memberikan teguran maupun blacklist atau daftar hitam kepada kontraktor yang dinilai lamban dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan pada bidang-bidang dibawah naungan Dinas PUPR setempat.

Dikatakan Usis, pihaknya juga telah menerima laporan dari berbagai pihak termasuk dari rekan media dan memantau langsung ke lapangan ada beberapa pekerjaan masih belum memenuhi progress dan target sesuai yang telah ditentukan. Bahkan beberapa kontraktor diantaranya sudah diberikan teguran.

Menurut Usis, pemberian teguran adalah sebagai upaya untuk mengingatkan kontraktor pelaksana pekerjaan agar bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan target waktu yang telah di susun oleh pihak konsultan perencana.

Jika kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres, kata Usis, dikuatirkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu yang telah di tentukan, sehingga kualitas dan mutu pekerjaan sulit dicapai. Ddirinya berharap pekerjaan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu berdasarkan kontrak kerja yang telah ditandatangani bersama, karena ketepatan progress pekerjaaan berdampak juga kepada target penyerapan anggaran.

Sejauh ini, terang Usis, Dinas PUPR belum mengetahui secara pasti pemicu lambannya pelaksanaan beberapa paket pekerjaan, apakah itu masalah faktor cuaca atau faktor material yang tersedia. Jika kontraktor pelaksana beralasan masalah ketersediaan material, hal itu bukan alasan yang bisa diterima, artinya kontraktor pelaksana tersebut kurang professional dalam memahami isi kontrak kerja.

Apabila kontraktor pelaksana siap mengambil suatu pekerjaan, papar Usis,  tentunya kontraktor sudah mempersiapkan dan memikirkan segala sesuatunya. Jika kontraktor pelaksana pekerjaan tidak selesai melaksanakan kewajiban, pastinya dikenakan denda atau dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan juga adanya pemutusan kontrak kerja sesuai mekanisme yang berlaku dan masuk daftar blacklist karena dianggap tidak mampu.

Usis mengingatkan, semakin cepat pekerjaan diselesaikan, maka semakin cepat pula berbagai infrastruktur yang dibangun bisa dinikmati oleh masyarakat. (Penulis: HERI WIDODO/ Editor: DUDENK)