Rapat gabungan Komisi yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Pulang Pisau. (FOTO DPRD PULANG PISAU)

TRANS HAPAKAT РWakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Fadli Rahman (19/6/2024) mengatakan rapat gabungan Komisi bersama  pihak eksekutif yang dilaksanakan dengan agenda pembahasan tentang Raperda laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2023 bersama dua Raperda lainnya merupakan implementasi dari dari fungsi pengawasan DPRD.

Dirinya menyebutkan rapat gabungan mempunyai tujuan untuk  memberikan pendapat dan masukan bagaimana dalam menjalankan amanat penggunaan APBD tahun angaran 2023 sesuai dengan titik berat dan arah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah setempat. Hasil proses pembahasan ini nantinya diketahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan selama periode satu tahun.

Selain itu, terang Fadli Rahman, dapat diketahui perkembangan pengelolaan anggaran di pemerintah setempat mengalami kemajuan atau kemunduran selama tahun 2023. DPRD juga perlu mendapat penjelasan berkaitan penggunaan anggaran dan realisasi dan pos-pos apa saja yang tidak terserap secara maksimal.

Lanjut dikatakan Ahmad Fadli Rahman, rapat gabungan Komisi dengan pihak eksekutif adalah untuk mengevaluasi LPj tahun 2023 agar penggunaan anggaran tahun 2024 bisa berjalan secara maksimal dan lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan di setiap OPD memahami indikator bekerja lebih baik lagi terkait penyerapan anggaran.

Ditambahkannya rapat gabungan komisi bersama pihak eksekutif di gelar di ruang rapat DPRD, selain membahas agenda pembahasan LPj APBD tahun 2023, rapat gabungan juga membahas Raperda pemberian intensif dan kemudahan berinvestasi serta Raperda RPJMD tahun 2025-2045.

Selain unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat pihak eksekutif diwakili Sekertaris Daerah Tony Harisinta dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah setempat. (Penulis: HERI WIDODO/ Editor: DUDENK)