Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau, Elieser Jaya. (FOTO TRANS HAPAKAT)

TRANS HAPAKAT – Bantuan pemerintah pusat terkait dengan bantuan langsung tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dialokasikan kepada 12 Juta pelaku usaha dengan nilai sebesar Rp2,4 Juta masih belum dirasakan oleh pelaku usaha kecil di Kabupaten Pulang Pisau.

Santi (35) warga Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir juga mempertanyakan kapan bantuan yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk membantu modal usaha itu bisa direalisasikan. Dikatakan Santi, sebagai penjual kue di Pasar Patanak sangat berharap bantuan tersebut bisa menjadi modal usaha yang di masa pandemi  COVID-19 ini, omset atau pendapatan dari penjualan kue sedang menurun.

Tak berbeda dengan Mayati (42) yang sehari-hari jualan sayur mayur keliling di Kecamatan Kahayan Hilir, dirinya juga mengeluhkan pendapatan yang menurun akibat pandemi COVID-19. Dia berharap bantuan bagi pelaku usaha kecil itu bisa segera cair bisa untuk tambahan modal usaha.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disprindakop) dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau Elieser Jaya (24/9/2020) menjelaskan sebanyak 1.822 pelaku usaha sebelumnya telah didata dan diverifikasi bersama BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan diusulkan kepada pemerintah pusat. Data telah dikirim sejak bulan Agustus lalu, namun hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban pasti dari pemerintah pusat.

Dikatakan Elieser, bahwa program BLT UMKM adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang telah diketahui oleh masyarakat luas. Pihaknya juga selalu menanyakan ke pihak provinsi, hasilnya sampai saat ini masih belum mendapatkan jawaban dari pemeritah pusat. Apakah data yang diusulkan itu sudah diakomodir oleh pemerintah pusat atau belum, itu yang menjadi pertanyaan bagi Disperindagkop setempat. Pihaknya hanya meminta kepada pelaku usaha yang sudah terdata untuk bersabar sampai menunggu kejelasan.

Dengan adanya program BLT UMKM yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional, terang Elieser, sebagai pendamping pemerintah setempat mengalokasikan bantuan kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp3 Milyar yang bertujuan untuk mengeliminir kemungkinan yang terjadi, seperti salah sasaran dan ada pelaku usaha yang tidak terakomodir. Namun bantuan dari APBD pemerintah setempat hanya dialokasikan sebesar Rp1,5 Juta bagi tiap pelaku usaha.

Dalam minggu ini, papar Elieser, Disperindagkop setempat sudah melakukan validasi data dan tercatat ada sekitar 2.100 pelaku usaha mikro, di luar dari data 1.822 yang sebelumnya telah diusulkan kepada pemerintah pusat.

Apabila usulan 1.822 ke pusat tidak terakomodir, terang Elieser, dengan terpaksa selaku penangungjawab mengakomodir secara keseluruhan agar pemerintah tidak dianggap Pemberi Harapan Palsu (PHP). Artinya jumlah semua pelaku usaha mikro tersebut akan digabung dengan kemungkinan besaran nilai bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk bisa bertahan ditengah pandemi COVID-19 pasti berkurang.

Elieser berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat, pihaknya mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat terkait BLT UMKM ini, agar program bantuan dari pemerintah pusat itu dapat dilaksanakan sesuai jadwal penyaluran. Sedangkan bantuan dari pemerintah kabupaten direncanakan disalurkan pada bulan Oktober mendatang dengan harapan besaran jumlah nilai bantuan tidak berubah. (Penulis: HERI WIDODO/ Editor: DUDENK)