TRANS HAPAKAT – Ketua Kelompok Tani Margomulyo Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Mulyono (2/1/2024) mengungkapkan bahwa kendala yang sedang dihadapi para petani padi di desa setempat saat ini adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak sedikit petani meminta subsidi pupuk segera dihapus dari pengadaan karena peredarannya juga tidak ada kejelasan terkesan carut marut.
Pria berusia 54 tahun ini mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi ini semakin menimbulkan gejolak para petani, karena selalu setiap awal musim tanam pupuk masih sulit untuk didapat. Kondisi ini menjadi persoalan yang berulang-ulang bagi para petani, dan memiliki kartu tani juga percuma karena pupuk bersubsidi tetap saja sulit didapat.
Lanjut dijelaskan Mulyono, hasil panen yang stabil di tahun sebelumnya dengan ditopang harga gabah mengalami kenaikan Rp8.500-Rp9.000,- seakan tidak ada artinya jika petani juga harus dihadapkan dengan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Bagi petani, solusi agar proses tanam tidak terganggu para petani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi dari daerah lain.
Dikatakan Mulyono, Kelompok Tani Margomulyo yang berisikan anggota sebanyak 44 orang tidak semuanya mendapatkan pupuk subsidi dan hanya 12 orang saja. Ironisnya, petani juga ada yang telah memesan ke salah satu kios dengan menitipkan uang terlebih dahulu kepada penjual pupuk bersubsidi yang ada di desa setempat, tetapi hingga saat ini tidak pernah mendapatkan pupuk tersebut.
Dikatakan Mulyono, sebenarnya di Desa Belanti Siam ada sebanyak dua kios yang menjual pupuk bersubsidi. Keduanya, tidak pernah menyediakan pupuk subsidi dengan skala besar sehingga kondisi ini membuat bingung para petani.
Menurutnya, jika pupuk subsidi sulit didapat dan hanya menguntungkan untuk kios-kios saja, lebih baik petani membeli pupuk non subsidi meskipun harus membelinya dari desa-desa lain bahkan luar daerah seperti Kabupaten Kapuas. Kartu tani yang dimiliki petani seakan tidak ada fungsinya sebagai syarat untuk mendapat pupuk subsidi.
Salah satu anggota Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Blanti Siam, Kalijo juga ikut menyayangkan terjadinya kelangkaan pupuk yang berulang-ulang setiap tahun. Bagaimana petani di wilayah yang ditetapkan masuk dalam program strategis nasional sebagai lumbung pangan atau food estate ini bisa lancar melaksanakan proses tanam hingga panen jika kebutuhan pupuk masih sulit didapat. Pupuk bersubsidi sudah semestinya dihapus saja karena membuat gejolak kecemburuan sosial di kalangan petani yang tidak bisa mendapatkan.
Kalijo menceritakan, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk ini sudah cukup lama dan hingga saat ini masih belum ada solusi. Permasalahan ini sudah sering disampaikan kepada pemangku kepentingan namun kelangkaan pupuk subsidi belum menemukan titik terang.
Menurut pria berusia 50 tahun ini, petani lebih baik membeli pupuk non subsidi dan dirasa lebih memudahkan petani. Pemerintah setempat diminta harus bisa mencari solusi agar petani tidak selalu dihadapkan persoalan ini.
Kalijo mengatakan, untuk Kelompok Tani Rukun Santoso memiliki anggota sebanyak 50 orang. Namun tidak semuanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena harus dibagi-bagi dengan anggota yang lain. Terjadinya kelangkaan pupuk subsidi sudah membuat petani gelisah dan pemerintah harus lebih bijak memperhatikan kebutuhan petani.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Godfridson melalui Kabid Prasarana dan Sarana Penyuluhan (PSP) Suhaimi (5/1/2024) menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk subsidi di daerah setempat dikarenakan terbatasnya kuota dari pemerintah pusat yang harus dibagi untuk tiga komoditas yaitu padi, tebu, dan kakao.
Menurutnya, kelangkaan terjadi kepada pupuk bersubsidi namun tidak untuk pupuk non subsidi. Semua telah dibatasi oleh pemerintah pusat seperti pupuk jenis Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK). Jika sebelumnya, pupuk subsidi bisa digunakan sebanyak 400 kilogram saat ini hanya 175 kilogram per hektare.
Suhaimi menjelaskan, terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) para petani selalu beranggapan setiap yang diajukan mereka bisa langsung mendapatkan pupuk subsidi. Padahal, semua telah tergantung dari kuota untuk setiap daerah.
Suhaimi mengakui, untuk 2024 kuota pupuk subsidi ketersediaannya menurun menjadi 50 persen dari tahun sebelumnya. Adanya keterbatasan kuota sudah semestinya petani harus lebih memahami bahwa pupuk subsidi diperuntukkan maksimal untuk dua hektare lahan pertanian, namun tidak sedikit petani memiliki luas lahan hingga 4-6 hektare.
Suhaimi mengatakan, secara aturannya untuk mendapatkan pupuk subsidi prosesnya juga telah diinput langsung petugas di masing-masing kecamatan dan diverifikasi oleh pusat. Meski petani memiliki kartu tani, namun jika namanya tidak masuk dan terdaftar didalam kuota tersebut tentu tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.
Suhaimi menambahkan, Dinas Pertanian setempat juga akan menindaklanjuti dan membahas mengenai kelangkaan pupuk subsidi untuk para petani. Ia juga berharap setiap kelompok tani yang sudah berkembang atau jauh lebih maju dari kelompok lainnya bisa menggunakan pupuk non subsidi dan bergerak secara mandiri. (Penulis: ARIEF SUSENO/ Editor: DUDENK)
