TRANS HAPAKAT – Dana bernilai ratusan juta yang dikucurkan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) akhirnya dipertanyakan dan menjadi sorotan beberapa tokoh masyarakat di desa setempat karena disinyalir pengelolaannya tidak bejalan alias “mandek” yang dikarenakan pemerintah desa tidak tegas dalam mengambil kebijakan.
Kalijo (50) warga RW.II Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu (5/11/2023) mengungkapkan bahwa selama hampir lima tahun keberadaan BUMDes di desanya mandek tidak ada aktifitas sebagaimana mestinya. Seharusnya pihak pemerintah desa sudah melakukan tindakan dan kebijakan sebagai upaya keberlangsungan BUMDes agar bermanfaat bagi warga masyarakat.
Dikatakanya, dengan mandeknya BUMDes di wilayah desanya kini menjadi perbincangan di kalangan warga desa setempat. Sejak berdirinya BUMDes hingga sekarang tidak ada laporan saat rapat-rapat warga dengan pemerintah desa, pengurus terkesan selalu menghindar sehingga warga masyarakat menduga bahwa dana BUMDes diperuntukan kepada keperluan atau menyimpang dari usaha yang telah ditetapkan sebelumnya.
Lanjut dikatakan Kalijo, akibat tidak berjalannya BUMDes tersebut, warga masyarakat yang seharusnya dapat menerima manfaat dari keberadaannya, baik di sektor pertanian maupun simpan pinjam usaha mikro dan kecil menengah malah bingung akibat ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran BUMDes.
Secara teknis, kata dia, dana bantuan penyertaan modal BUMDes Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut sudah terealisasi dengan penuh. Namun hingga saat ini keberadaan BUMDes tidak berjalan, selanjutnya penyertaan modal dari pemerintah desa yang dikelola peggurus BUMDes juga tidak transparan.
Purnu (60) warga RW.IV mengatakan bahwa sepertinya tidak ada keseriusan dari pemerintah desa setempat terkait penanganan masalah polemik yang terjadi BUMDes atau pemerintah desa memang sengaja membiarkan polemik ini terus berkepanjangan dan diduga ada kepentingan didalam permasalahan ini.
Menurutnya, masalah BUMDes ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Semestinya pemerintah desa sudah mengambil sikap yang tegas dan serius, sehingga keberadaan BUMDes bisa membantu dan bermanfaat bagi warga masyarakat setempat, jangan membiarkan kejadian seperti ini terus berlanjut.
Lanjut dikatakan Parnu, dana penyertaan modal untuk BUMDes ini bernilai ratusan juta rupiah melalui anggaran Dana Desa (DD) sehingga pengelolaan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya. Jangan keberadaan BUMDes hanya untuk kepentingan anggota maupun kerabat dekat, yang pada akhirnya berurusan dengan hukum.
Lebih lanjutdikatakannya, apabila bicara mengenai masyarakat Desa Belanti, warga yang mayoritas petani sangat nyaman dan selalu komitmen terhadap program simpan pinjam BUMDes yang pastinya terbayar saat petani panen. Jangan alasan banyak petani yang nunggak, tetapi dalam pengelolaan dan pelaporan BUMDes juga tidak terbuka atau transparan. (Penulis: HERI WIDODO/ Editor: DUDENK)
